JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, S.H., M.Si., secara resmi melantik Anggota Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (13/01/2026).
Pelantikan yang mencakup MPPD dari seluruh wilayah kota administrasi di Jakarta, termasuk Jakarta Selatan, merupakan langkah strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memastikan profesionalisme dan integritas para pejabat pembuat akta tanah.
Amanat Menteri dan Penegakan Disiplin Dalam arahannya, Erry Juliani Pasoreh menegaskan bahwa pembentukan majelis ini adalah amanat regulasi dari Menteri ATR/Kepala BPN. Majelis ini memegang peran krusial sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, hingga penegakan disiplin terhadap pelaksanaan jabatan PPAT.
“Majelis Pembina dan Pengawas PPAT diberikan kewenangan oleh Menteri untuk memastikan PPAT menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Kode Etik. Saya berharap majelis yang baru dilantik dapat bekerja secara maksimal dalam mengawal kepastian hukum di masyarakat,” ujar Erry Juliani Pasoreh.
Berdasarkan hasil pelantikan tersebut, berikut adalah susunan kepengurusan MPPD Kota Administrasi Jakarta Selatan:
| Jabatan | Nama | Keterangan Jabatan Struktural |
| Ketua | Muhamad Irdian, S.SiT., MT. | Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan |
| Wakil Ketua | Nyoman Kamajaya, S.H. | Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jakarta Selatan. |
| Anggota | Marcellinus Wiendarto, S.H., M.H. | Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran |
| Anggota | Dyah Ayu Puspitaningtyas, S.A.P., M.Tr.AP. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| Anggota | Nanik Sulasti, S.H., M.Kn. | Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa |
| Anggota | Erlina Kumala Esti, S.E., S.H., M.Kn. | Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jakarta Selatan. |
| Anggota | Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. | Ketua Bidang Pengayoman Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jakarta Selatan. |
Mendukung Tata Kelola yang Akuntabel
Pelantikan MPPD ini menjadi wujud nyata dari komitmen Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung tata kelola pertanahan yang baik di wilayah ibu kota. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem yang berlandaskan pada tiga prinsip utama:
Akuntabilitas dalam setiap proses administrasi pertanahan.
Kepastian Hukum bagi masyarakat pengguna jasa.
Pelayanan Publik yang berkualitas dan transparan.
Melalui pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan praktik-praktik yang menyimpang dalam pengurusan akta tanah dapat diminimalisir, sejalan dengan semangat pemberantasan mafia tanah dan peningkatan layanan prima bagi masyarakat.
